123

Watch | Youtube Data API V3Jangan Ngawur di Media Sosial

Media IndonesiaShared publicly - 2017-06-10T21:17:39.000Z

Jangan Ngawur di Media Sosial


PERKEMBANGAN media sosial di dunia sangat masif dan dampaknya berbeda di setiap negara. Revolusi Arab Springs yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah menjadi contoh dahsyatnya pengaruh media sosial. Di Indonesia dampak media sosial semakin memanas jika dimanfaatkan sebagai alat politik dan saling serang sehingga tak sedikit dampak negatif dirasakan di dunia nyata akibat ‘peperangan’ di media sosial.Melihat fenomena dan perkembangan media sosial, Media Indonesia mewawancarai Nukman Luthfie yang merupakan salah satu pengamat media sosial yang terkemuka di Indonesia. Berikut kutipan wawancaranya.Penggunaan media sosial saat ini seperti tidak terkendali dan cenderung digunakan untuk saling menyerang. Bagaimana anda melihat fenomena tersebut saat ini?Jadi, awal lahirnya media sosial, dimanfaatkan orang untuk aktualisasi diri sehingga dia lebih banyak memunculkan apa pun mengenai dirinya sendiri, misalnya karirnya, hobinya, keluarganya, cita-citanya, pokoknya semua diceritakan. Kedua dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan bersosialisasi, menambah pertemanan, dan percakapan yang terbentuk percakapan antarteman dan itu masih menarik, lucu, guyub. Ketiga memunculkan gerakan-gerakan sosial, misalnya gerakan Indonesia Berkebun, orang-orang yang rumahnya sempit-sempit bisa untuk ditanami dan berkebun. Lalu ada gerakan Indonesia Mengajar, dan banyak lagi yang lainnya.Ketika memasuki era pilpres, media sosial mulai dimasuki hal-hal yang berbau politik. Makanya mulailah pertengkaran, berbeda pendapat, lalu mulailah menyusup berita-berita palsu, fitnah, dan lain-lain. Itu mulai pilpres, zamannya pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kemudian mulai mengeras lagi di pilkada DKI yang dulu (putaran pertama), sekarang pilkada DKI kemarin (putaran kedua) itu luar biasanya dampaknya antara pro dan kontra benar-benar sangat tegas batasnya.Kecenderungannya akan mengeras tahun depan, ada pilkada di Jawa Barat dan Jawa Timur, kemudian memuncak pada Pilpres 2019. Kita tidak bisa menghindari karena media sosial adalah ruang terbuka, sehingga apa pun interest publik akan masuk ke sana.Kekhawatiran perseteruan di media sosial ke dunia nyata sepertinya direspon oleh pemerintah. Mulai dari kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sampai munculnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muamalah Medsosiah. Apa pendapat Anda tentang langkah pemerintah tersebut? Terlambat atau sud ah tepat? Contohnya sampai menimbulkan Persekusi yang terkini.Kalau mengenai persekusi, polisi sudah turun tangan misalnya Kapolres Solok sudah diganti, itu menunjukkan kepolisian keras terhadap hal ini. Di Jakarta juga pelakunya sudah ditangkap. Memang agak terlambat tapi polisi sudah bekerja keras agar tidak melebar ke mana-mana,Tetapi tidak cukup, karena yang terpenting adalah tindakan orang yang ‘memancing’ di media sosial itu harus dihindari. Persekusi memang tindakan yang melanggar hukum, tapi karena ada pemicunya, yaitu postingan yang ngawur-ngawur itu.Publik harus diedukasi supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Salah satu caranya melalui fatwa MUI itu, tapi sebenarnya yang melakukan edukasi ini cukup banyak, dari pemerintah, lembaga nirlaba, beberapa individu juga, bahkan beberapa perusahaan juga mengedukasi karyawannya supaya tidak ngawur di media sosial, mereka punya peraturan perusahaan terkait dengan media sosial dan itu ada di beberapa perusahaan.Isu-isu di medsos sepertinya hanya terjadi di daerah perkotaan dan kurang tergaung di daerah. Apa memang seperti itu?Ini semua terasa di semua wilayah. Contohnya Pilkada DKI, yang bertengkar tidak hanya Jakarta. Dari peta pertengkarannya itu sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, bahkan ke luar Jawa karena merasa Jakarta ini miliknya Indonesia.

tags: media sosial persekusi ujaran kebencian facebook twitter instagram posting presiden jokowi presiden jokowidodo akun fpi offline pki online MUI fatwa MUI hoax berita hoax fitnah tuding nukam lutfie pakar media sosial medsos kampanye hitam kampanye media sosial pilkada pilpres dki jakarta jakarta sekarang terorisme radikalisme deradikalisme menkominfo cyber crime pancasila bhineka tunggal ika persatuan bangsa kominfo rudiantara berita video
Load More Video